PENGGUNAAN KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
A. PENGGUNAAN KOMPUER DALAM PEMERINTAHAN
Hampir setiap perkantoran suatu instansi pemerintahan telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (public services), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya.
E-Government adalah penggunaan
teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan
pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan
hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government
to Citizen), G2B (Government to Business
Enterprises), dan G2G (inter-agency
relationship). Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer
memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi
berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antar
pemerintah, mayarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan
pariwisata, dan sebagainya.
Dimungkinkan bahwa teknologi
informasi dalam masa yang akan datang akan digunakan untuk pengambilan
keputusan politik, misalnya untuk pemilihan umum (E-voting) Selain itu
masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan
legislative pemerintah melalui e-mail atau elektronik forum melalui web yang
dibangun pemerintah setempat.
Pengguna internet bisa mencari informasi
apa saja yang dibutuhkan misalnya ; informasi berita, sekolah, buku dan
perpustakaan, kencan dan perjodohan, belanja atau pembayaran on-line, chatting, memutar radio, video, musik, bermain games,saling menukar
informasi dan data (mail), konsultasi
dan Tanya jawab, pooling, periklanan,
dan bahkan merusak komputer orang lain dari jarak jauh, pesan kamar hotel,
tiket pesawat, dan sebagainya.
Penggunaan
teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan
pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan
menjadi 3 bentuk,yaitu:
G2C (Government to citizen), yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
G2B (Government to bussines), yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha.
G2G (Government to Government), yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.
G2C (Government to citizen), yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
G2B (Government to bussines), yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha.
G2G (Government to Government), yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.
Konsep e-government, mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya dengan menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, pemerintah dengan bisnis, dan kegiatan lainnya.
B. MANFAAT TIK DALAM BIDANG PEMERINTAHAN
Selain manfaat dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi juga bermanfaat dalam bidang pemerintahan, antara lain
Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan
masyarakat, kerena informasi dapat lebih mudah untuk diperoleh.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi kegiatan pemerintah.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi kegiatan pemerintah.
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu masyarakat dapat
dilayani kapan-pun dan dimana-pun, tanpa memandang jam buka kantor, dan bahkan
tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan.
Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui
internet, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar.
Hilangnya birokrasi yang selama ini
seolah-oleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berhubungan dengan
pemerintah, sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan
efisien.
C
PEMANFAATAN ICT DALAM
PEMERINTAHAN
ICT dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah
telematika yang didefinisikan sebagai konvergensi teknologi informasi (IT),
telekomunikasi, multimedia dan penyiaran. Sementara itu, rencana tindak lanjut
(Action Plans) yang berjumlah tidak kurang dari 130 langkah untuk 11
kategori telah pula diformulasikan secara lebih rinci guna diimplementasikan di
seluruh negara peserta.
Beberapa potensi dari telematika yang
dapat digunakan untuk menunjang proses pembangunan termasuk memberikan
kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dapat diterangkan sebagai berikut :
Pertama, telematika dapat
membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui:
proses peningkatan efisiensi ekonomi secara luas melalui pendayagunaannya pada seluruh sektor ekonomi dan
peningkatan produksi dari jenis komoditi ekspor baru yang proses produksinya telah menggunakan telematika (Yoshitomi, 2001).
proses peningkatan efisiensi ekonomi secara luas melalui pendayagunaannya pada seluruh sektor ekonomi dan
peningkatan produksi dari jenis komoditi ekspor baru yang proses produksinya telah menggunakan telematika (Yoshitomi, 2001).
Kedua, telematika dapat embantu pedagang kecil,
petani, dan para nelayan melalui penyediaan
informasi pasar yang akurat dan aktual. Ketersediaan
informasi tersebut akan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya memperbaiki tingkat
pendapatan bersih mereka.
Ketiga,
telematika dapat digunakan untuk
memberikan pelatihan dan pendidikan berbagai bidang melalui cara
belajar jarak jauh (distance
learning) yang sangat
bermanfaat bagi penduduk di daerah perdesaan,
pedalaman dan perbatasan.
Keempat, telematika dapat membantu pemerintah
dalam meningkatkan mutu berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat.Terakhir, telematika dapat membantu proses transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan pembangunan, maupun memberdayakan masyarakat yang selama ini memiliki akses sangat terbatas dalam menyampaikan aspirasinya.
D
PENGGUNAAN
E-GOVERNMENT
Definisi e-Government
mengacu pada definisi yang diajukan oleh World
Bank, e-Government (selanjutnya kita singkat menjadi eGov), mengacu pada penggunaan teknologi
informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan
pemerintahan (misal dengan Wide Area Networks, Internet, komputer bergerak, dst), yang dengan semua
itu mempermudah dan meningkatkan
kemampuan transfomasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain dari pemerintahan.
Teknologi informasi ini
dapat melayani segala bentuk kebutuhan yang
berbeda :
layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya,
peningkatan interaksi antara bisnis dan industri,pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan.
layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya,
peningkatan interaksi antara bisnis dan industri,pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan.
Hasil yang akan dapat
dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi (TI)
adalah:
penurunan korupsi,
Meningkatkan transparansi,
kesenangan yang lebih baik,
pertumbuhan pajak dan penghasilan, dan/atau reduksi
biaya-biaya.
Masih
menurut World Bank, secara tradisional, biasanya merupakan interaksi antara seorang warga negara atau pengusaha
dengan badan pemerintah selalu
berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun
seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Informations and Communications Technology) semakin memungkinkan untuk mendekatkan
pusat-pusat layanan pemerintah kepada
setiap klien. Sebagai misal jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada
kios-kios yang didekatkan kepada
para klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor.
E PELUANG BAGI E-GOVERNMENT
Ada
beberapa tantangan dan sekaligus peluang dari keberadaan e-Gov :
Efisiensi : efisiensi bisa terjadi dalam berbagai
bentuk. Beberapa proyek dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi
hasil dengan melakukan standarisasi otomatisasi tugas. Lebih lanjut, efisiensi
juga terjadi pada sisi pembiayaan dan minimalisasi lapisan-lapisan proses di
dalam organisasi dengan reengineering dan mengefisienkan prosedur operasi.
Tentu saja waktu juga menjadi lebih efisien, terutama pada tugas-tugas yang
berulang. Manfaatnya adalah pegawai pemerintah dapat memperoleh kesempatan
untuk menambah ilmu dan kecakapan mereka.
Peningkatan layanan dan lahirnya layanan baru :
akan ditemui peningkatan kualitas, rentang jangkauan dan aksesibilitas pada
setiap layanan yang diberikan pemerintah.
Dalam upaya memperbaiki efisiensi, layanan harus
ditingkatkan dengan cara, seperti, transaksi yang lebih cepat, akuntabilitas
yang semakin baik, dan proses-proses kerja yang lebih baik. Dari eGov juga akan memicu lahirnya layanan baru :
seiring dengan kemungkinan untuk mengkombinasikan layanan yang sudah ada, dapat
sekaligus dikreasikan bagaimana memajukan iklim usaha dan sekaligus
meningkatkan interaksi antar warga.
Peningkatan partisipasi warga dalam pemerintahan : hal ini terjadi dengan cara menghubungkan setiap orang yang berada dalam wilayah kendali, sedemikian hingga mereka dapat mengirim dan menerima segala informasi dengan mudah. Hal tersebut akan membentuk komunitas -komunitas di masyarakat berdasarkan kemampuan profesional mereka, hobi atau kebiasaan yang sama, hingga yang concern secara khusus di bidang politik.
Peningkatan partisipasi warga dalam pemerintahan : hal ini terjadi dengan cara menghubungkan setiap orang yang berada dalam wilayah kendali, sedemikian hingga mereka dapat mengirim dan menerima segala informasi dengan mudah. Hal tersebut akan membentuk komunitas -komunitas di masyarakat berdasarkan kemampuan profesional mereka, hobi atau kebiasaan yang sama, hingga yang concern secara khusus di bidang politik.
Transparansi
: setiap warga, tanpa batas wilayah, dapat dengan mudah mengakses informasi
akurat tentang kinerja pemerintah, misal di bidang politik dan ekonomi, dengan
cara yang mudah dan murah.
e-Gov juga memberikan suatu
tantangan, diantaranya:
keamanan informasi,
privacy,
kesenjangan
dalam akses komputer, dan
manajemen
juga
penyediaan
pendanaan.
Meskipun
e-Gov
mencakup wilayah aktivitas dan pelaku yang luas,
ada 3 sektor penting yang dapat diidentifikasi :
G2G :
Dalam banyak hal, sektor ini mewakili kekuatan dari e-Gov. Beberapa pengamat menyarankan agar pihak
pemerintah pada setiap tingkatan
harus memperbaiki dan meng-update sistem internal dan juga prosedurnya sebelum transaksi elektronik
antara warga dan kalangan bisnis (dengan
pihak pemerintah) berjalan dengan sukses. G2G melibatkan pembagian data dan pertukaran data yang bersifat elektronis
diantara pelaku-pelaku pemerintah.
Pelibatan pertukaran terjadi pada intra dan inter-instansi
di level nasional, sebagaimana juga terjadi di tingkat provinsi dan daerah.
G2C : Sektor ini didesain untuk memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah, yang bagi sebagian pengamat hal itu merupakan tujuan utama dari eGov.
G2C : Sektor ini didesain untuk memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah, yang bagi sebagian pengamat hal itu merupakan tujuan utama dari eGov.
Beberapa
interaksi yang mungkin dilakukan, misalnya:
a)
memperbaharui perizinan dan sertifikasi,
b)
pembayaran pajak,
c)
akses ke informasi publik, dan lain-lain.
Jadi semacam ”one stop shopping” bagi warga
masyarakat, dengan sekian banyak instansi yang terlibat dan aksesnya
dapat dilakukan secara individual.
Akhirnya memang terlihat pada peningkatan akses dan partisipasi publik, pada setiap waktu dan tanpa hambatan
geografis.
G2B :
Aplikasi di G2B meminta banyak perhatian, sebagian besar karena tingginya antusias di sektor bisnis dan potensi
pemotongan biaya melalui peningkatan
praktek-praktek procurement dan meningkatkan kompetisi.
Sektor G2B meliputi
penjualan surplus barang-barang pemerintah kepada
publik, sebaik yang dilakukan pada upaya memperoleh barang dan layanan. Yang perlu dicatat, meski
tidak semua secara langsung tergantung pada
teknologi informasi, beberapa metode procurement berhubungan dengan sektor ini:
·
performance-based-contracting, yaitu suatu metode dimana pembayaran
kepada pihak kontraktor dilakukan berdasar pada tujuan-tujuan aktual dan hasil
kerja;
·
share-in-savings
contracts,
yaitu kontraktor dibayar di muka, semisal instalasi sistem komputer yang baru;
·
reverse-auctions, di satu sisi, dipercaya untuk
menggunakan teknologi informasi dan secara teratur dapat digunakan sebagai
metode pembelian produk yang telah distandarisasikan dan secara mudah dapat dievaluasi
mutunya.
Peranan Komputer
dalam Pemerintahan, adalah sebagai berikut:
·
Pemerintah sebagai
pelayan masyarakat,
·
Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi,
·
Komputer sebagai penunjang administrasi pemerintahan,
·
Komputer merupakan alat utama dalam pengelolaan,
·
Pemerintah sebagai administrator terbesar.
F
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM BIDANG
PEMERINTAHAN
Dalam
penggunaan komputer di bidang pemerintahan, pasti terdapat kelebihan dan kekurangan di dalamnya, berikut adalah
kelebihan dan kekurangan dalam
penggunaannya. Tetapi sebelum itu ada beberapa aplikasi
yang sering digunakan dalam pemerintahan, misalnya:
·
Aplikasi
Kepegawaian. Pengelolaan Pegawai Negeri meliputi : kenaikan pengkat, kenaikan
gaji, mutasi pegawai, penentuan masa pensiun dll.
·
Aplikasi
di Pemerintahan Daerah. Pengelolaan dalam menangani kependudukan, pajak-pajak
daerah, perumahan, lalu lintas dll.
·
Aplikasi
dalam pertahanan dan Keamanan. Departemen kepolisian, pengelolaan surat ijin
mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan dll.
Berikut
adalah kelebihan dalam penggunaan komputer di bidang pemerintahan, yaitu:
·
Mampu
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
·
Mampu meningkatkan citra
pengelola negara.
·
Memberikan kemudahan bekerja pada pengelola.
Berikut adalah kekurangannya Jika terdapat data
yang tidak lengkap, pengelolaan data
tidak baik maka akan berakibat :
·
Layanan pada masyarakat
akan terhambat.
·
Citra pemerintah semakin terpuruk /buruk,
·
Pekerjaan pengelola semakin lambat dan tidak profesional.
Terdapat
beberapa manfaat dalam penggunaan
komputer di dalam pemerintahan, antara lain:
l. Bagi pemerintahan :
·
Memberikan
kemudahan kepada para pekerja pemerintahan
·
Memberikan
layanan yang sangat cepat dan tepat kepada masyarakat
·
Memberikan
citra positif bagi kinerja pemerintahan
·
Memperkecil
praktek suap dan pelanggaran lainnya
2. Bagi masyarakat :
·
Mendapatkan
kemudahan layanan dengan cepat
·
Memperoleh
efektivitas dan efisiensi dalam layanan yang diinginkan
·
Memperoleh
kepuasan layanan yang diberikan pemerintah
BAB III
KESIMPULAN
Dari uraian bab sebelumnya penulis dapat
mengemukakan simpulan sebagai berikut :
Salah satu
penggunaan teknologi komputer oleh pemerintah adalah munculnya E-Government,
yaitu penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara
Pemerintah dan pihak-pihak lain.
Penggunaan
teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C
(Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan
G2G (inter-agency relationship).
Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer memiliki peran yang sangat
penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan,
melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antar pemerintah,
mayarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan pariwisata,
dan sebagainya.
Konsep
e-government, mengacu pada penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi oleh pemerintahan,
misalnya dengan menggunakan
jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, pemerintah
dengan bisnis, dan kegiatan lainnya.
Definisi e-Government mengacu pada definisi yang diajukan oleh World Bank, e-Government (selanjutnya
kita singkat menjadi eGov), mengacu
pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan (misal dengan Wide
Area Networks, Internet, komputer
bergerak, dst), yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan kemampuan transfomasi hubungan antara warga
negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian
lain dari pemerintahan.
Berikut
adalah kelebihan dalam penggunaan komputer di bidang pemerintahan, yaitu:
·
Mampu
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
·
Mampu meningkatkan citra
pengelola negara.
·
Memberikan kemudahan bekerja pada pengelola.
Berikut adalah kekurangannya Jika terdapat data
yang tidak lengkap, pengelolaan data
tidak baik maka akan berakibat :
Layanan pada masyarakat akan terhambat.
Citra pemerintah semakin terpuruk /buruk,
Pekerjaan pengelola semakin lambat dan tidak profesional.
Layanan pada masyarakat akan terhambat.
Citra pemerintah semakin terpuruk /buruk,
Pekerjaan pengelola semakin lambat dan tidak profesional.
DAFTAR PUSTAKA
Agustina, W. (2012). Pemanfaatan TIK dalam bidang Pemerintahan. [Online]. Tersedia:
http://internetsehat188.blogspot.com [Di akses pada tanggal 18 Februari 2014]
Tihermala, D.
(2008). Peranan Teknologi dalam bidang
Pemerintahan. [Online]. Tersedia: http://tihermaladewi.blogspot.com [Di akses pada tanggal 18 Februari 2014]
Agus, P. (2013). komputer-masyarakat. [Online]. Tersedia:
http://agusp3rmana.wordpress.com [Di akses pada tanggal 18 Februari 2014]
Estu, S. (2013).
Manfaat Komputer Dalam Pemerintahan. [Online]. Tersedia:
http://www.academia.edu [Di akses pada
tanggal 18 Februari 2014]
Paul. (2013). Membuat Daftar Pustaka dari Internet. [Online].
Tersedia: http://ee-belajar.blogspot.com [Di akses pada tanggal 18 Februari 2014]
0 Response to " PENGGUNAAN KOMPUTER DI PEMERINTAHAN"
Post a Comment